Tentang SKM

Tentang & Dasar Hukum

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran berkala atas pendapat masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

Landasan

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud

Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara objektif sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan dan transparan.

Ruang Lingkup

Sembilan Unsur Penilaian

1Persyaratan
2Sistem & Prosedur
3Waktu Penyelesaian
4Biaya / Tarif
5Produk Layanan
6Kompetensi Pelaksana
7Perilaku Pelaksana
8Sarana & Prasarana
9Penanganan Pengaduan

Interpretasi

Konversi Nilai & Mutu Pelayanan

Jawaban skala 1-4 dihitung menjadi Nilai Rata-Rata (NRR), lalu dikonversi ke Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada skala 25-100.

Konversi nilai NRR dan IKM ke mutu pelayanan
Mutu	Kinerja	NRR	Indeks (25-100)
A	Sangat baik	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00
B	Baik	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30
C	Kurang baik	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60
D	Tidak baik	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99